SUBYEK DAN OBYEK HUKUM

BAB 2

Subyek Hukum :

1. Manusia
    Pengertian secara yuridisnya ada dua alasan yang menyebutkan alasan manusia sebagai subyek hukum yaitu:
a. Pertama, manusia mempunyai hak hak subyektif
b. kedua, kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.

    Pada dasarnya manusia memmpunyai hak sejak dalam kandungan (pasal 2 KUH Perdata) , namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adakah orang yang sudah dewasa( berumur 21 tahun atau sudah kawin), sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah; orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh didalam pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata)

Setiap manusia adalah sebagai subjek hukum dan pendukung hak serta kewajiban. Tidak setiap manusia wenang berbuat atau bertindak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya.
     Syarat-syarat seseorang yang Cakap Hukum
     1. Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun)
     2. Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah
     3. Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum
     4. Berjiwa sehat dan berakal sehat

2. Badan Hukum
        Selain manusia badan hukum juga termasuk sebagai subjek hukum. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang-orang yang diciptakan ielh hukum. Oleh karena itu badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya.

      Objek Hukum

Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis.
Jenis objek hukum yaitu berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2 yakni benda yang bersifat kebendaan dan benda yang bersifat tidak kebendaan. Berikut ini Penjelasannya:
1. Benda yang bersifat kebendaan.
adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, disarankan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah/berwujud yang meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak.
2. Benda yang sifatnya tidak kebendaan
adalah suatu benda yang dirasakan oelh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contoh merk perusahaan, paten, dan ciptaan musik.

     Hak Kebendaan yang Bersifat sebagai Pelunasan Utang (Hak Jaminan)
Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan utang adalah hak jaminan yang melekat pada kreditur yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan eksekusi kepada benda melakukan yang dijadikan jaminan, jika debitur melakukan wansprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian).
Penggolongan jaminan berdasarkan sifatnya, yaitu:
1. Jaminan yang bersifat umum : Benda tersebut bersifat ekonomis, Benda tersebut bisa dipindahtangankan haknya pada orang lain.
2. Jaminan yang bersifat khusus : Gadai, Hipotik, Hak tanggungan, Fidusia.

REFERENSI

- http://manusiapinggiran.blogspot.com/2014/04/subjek-objek-hukum-perdata.html
- http://tugaskuliah-adit.blogspot.com/2012/03/subjek-dan-objek-hukum.html

PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM EKONOMI

BAB 1

1. Pengertian hukum

       Hukum ialah satu dari norma dalam masyarakat. Berbeda dari tiga norma lainnya, norma hukum memiliki sanksi yang lebih tegas. Hukum sulit didefinisikan akrena kompleks dan beragamnya sudut pandang yang hendak dikaji.

2. Tujuan Hukum Dan Sumber - sumber Hukum

Tujuan Hukum

     1). Teori Etis

           Teori etis menekankan bahwa hukum semata -mata untuk mencapai keadilan, dimana hukum berisikan pada adanya keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil. Fokus utama dari teori ini adalah mengenai hakikat keadilan dan norma untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu.

      2). Teori Utilitas

            Teori utilitas menekankan pada tujuan hukum dalam memberikan kemanfaatan / faedah kepada orang terbanyak dalam masyarakat.

Sumber - sumber Hukum

      Secara garis - garis besar sumber sumber hukum dapat dibedakan menjadi sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Selain itu sumber - suber hukum juga dapat ditinjau dari dua segi yaitu materiil dan formal. Sumber hukum materil dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya ekonomi, sejarah, sosiologi dan filsafat.Sedangkan hukum formal adalah undang-undang, kebiasaan (costum), keputusan-keputusan hakim (jurisprudensi), Traktat (treaty), pendapat sarjanah hukum (doktrin).

3. Kodisifaki Hukum

        Kodifikasi hukum adalah himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang atau hal penyusunan kitab perundang-undangan dalam sejarahnya, formulasi suatu hukum atau peraturan dibuat secara tertulis yang disebut jus scriptum.dalam perkembangan selanjutnya lahirlah berbagai peraturan-peraturan dalam bentuk tertulis tersebut yang disebut corpus juris.

4. Kaidah dan Norma

         Kaidah atau norma adalah ketentuan ketentuan yang menjadi pedoman dan panduan dalam bertingkah laku di kehidupan masyarakat. Norma berisi anjuran untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat buruk dalam bertindak sehingga kehidupan ini menjadi lebih baik.

Norma adalah kaidah, ketentuan, aturan , kriteria, atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat didalam berbuat, dan bertingkah laku sehingga terbentuk masyarakat yang tertib, teratur dan aman.

disamping sebagai pedoman atau panduan berbuat atau bertingkah laku. Norma juga dipakai sebagai tolak ukur didalam mengevaluasi perbuatan seseorang.

norma selalu berpasangan dengan sanksi, yaitu suatu keadaan yang dikenakan kepada si pelanggar norma. si pelanggar norma harus menjalani sanksi sebagai akibat atau tanggung jawabnya atas perbuatan itu. 

5. Pengertian Ekonomi dan Hukum Ekonomi

       Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, Diseluruh dunia, Hukum ekonomi berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan kegiatan ekonomi, dengan pengharapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak hak dan kepentingan masyarakat.

Rochmat Soemitro mengatakan bahwa, pengertian hukum ekonomi diartikan sebagai sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oelh pemerintahan atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.

Sunaryati haryoni memberikan pengertian hukum ekonomi adalah penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial, oleh sebab itu hukum ekonomi tersebut mempunyai dua aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek pengaturan usaha usaha pembangunan ekonomi, dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan

2. Aspek pengaturan usaha usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata diantara seluruh lapisan masyarakat indonesia.

REFERENSI

- http://www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian-hukum-lengkap.html
- https://ferli1982.wordpress.com/2012/06/20/teori-etis-utility-dan-campuran-adalah-sebuah-pergeseran-menurut-saudara-teori-manakah-yang-paling-cocok-untuk-kehidupan-hukum-di-indonesia/
- http://www.jurnalhukum.com/sumber-sumber-hukum/
- https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081127183345AASsZ0S
- https://www.facebook.com/permalink.php?id=433731090005993&story_fbid=434346659944436
- http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-hukum-ekonomi.html#_

Ekonomi Koperasi

7. "PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA"

            Menurut sukoco dalam bukunya “Seratus tahun koperasi di Indonesia”, Badan hokum koperasi di Indonesia adalah sebuah koperasi di Leuwiliang, yang didirikan pada tanggal 6 Desember 1895.

            Pada hari itu, Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, Putih Purwokerto, bersama kawan-kawan , telah mendirikan bank simpan pinjam untuk menolong sejawatnya pada pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang, yang dikala itu merajalela. Bank simpan pinjam tersebut, semacam bank tabungan jika dipakai istilah UU No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankkan, di beri nama “De Purwokertosche”Hulp-enSpaarbank der Inlandsche Hoofden”. Dalam bahasa Indonesia, artinyakurang lebih sama dengan Bank simpan pinjam para “priyayi” Purwokerto.

            Perlu di ingat bahwa Indonesia baru mengenal Perundangan-undangan koperasipada tahun1915, yaitu dengan diterbitkannya “Verordening op de Cooperative Vereninging”, Kononklijk besluit7 April 1915, Indisch Staatsblad No. 431. Peraturan tersebut tidak ada bedanya dengan undang-undang koperasi negeri belanda menurut staatsblad tahun 1876 No. 277. Jadi karena perundang-undangan koperasi baru ada pada tahun 1915, maka pada tahun tahun 1895 badan hokum koperasi belum dikenal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Sitio, Arifin dan tamba, halomoan. 2001. Koperasi Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Ekonomi Koperasi

6. "SISA HASIL USAHA (SHU)"

            Sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh selama satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan.

Sisa hasil usaha berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan juga bukan anggota. Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi untuk :

a)      Cadangan koperasi

b)      Anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya

c)      Dana pengurus

d)     Dana Pegawai/Karyawan

e)      Dana pendidikan koperasi

f)       Dana social

g)      Dana pembangunan daerah kerja

Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota dibagi untuk:

a)      Cadangan koperasi

b)      Dana Pegawai/Karyawan

c)      Dana pendidikan koperasi

d)     Dana social

e)      Dana pembangunan daerah kerja

Cara dan besarnya pembagian tersebut didalam ayat (3) dan ayat (4) pasal ini diatur didalam anggaran dasar. Cara penggunaan sisa hasil usaha tersebut didalam ayat (3) dan ayat (4) kecuali Cadangan Koperasi diatur didalam anggaran dasar dengan mnegutamakan kepentingan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Soetrisno P.H.1984,1992.Kapita Selekta Ekonomi Indonesia.Yogyakarta:Penerbit Andi Offset

Ekonomi Koperasi

5. "RAPAT ANGGOTA"

Rapat Anggota adalah alat perlengkapan organisasi koperasi dengan cara menetapkan

            S               P                                  O                                        K.Cara

kebijaksanaan umum serta melaksanakan keputusan-keputusan koperasi yang lebih atas.

                                                            K.Cara

Jenis-jenis rapat anggota meliputi rapat pengurus, rapat anggota tahunan, rapat anggota khusus,

                        S                   P                                                 O

rapat anggota luar biasa.

                 O

Untuk dapat menghasilkan suatu keputusan yang baik, maka para anggota rapat dalam

                                    K.Tujuan                                                         S                     

mengemukakan pendapat, gagasan, saran dan sebagainya harus diatur secara tertib.

            P                                                          O

Ekonomi

        Nilai tukar rupiah hingga saat ini terus tertekan. Tekanan
                  S                        Kt.wak           P                  S                        
yang terjadi pada rupiah ini juga terjadi pada mata uang negara 
        P                  O                            P                   O                            
di Asia lainnya karena penguatan dolar Amerika Serikat (AS).
      Kt.tem        Kt.seb       P                    O                                                         
Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR)
                              S                                                                 
Bank Indonesia, menunjukkan nilai tukar rupiah melemah
                               P                         O                 P                            
ke level Rp 12.196 per dolar AS. Pada perdagangan sebelumnya
                         O                                  S                        Kt.wak                     
nilai tukar rupiah berada di level Rp 12.279 per dolar AS.
          S                  P                  Kt.tem                                             
Sedangkan data valuta asing Bloomberg, mencatat nilai tukar rupiah
 Kt.pem                         S                           P                 O                      
melemah 0,19 persen ke level Rp 12.200 per dolar AS pada
      P                                             O                                           
perdagangan pukul 12.00 waktu Jakarta.
                                  Kt.wak                            

Koperasi

      Koperasi adalah asosiasi  orang-orang yang bergabung dan melakukan
           S                                                        P                                               
usaha bersama. Umumnya, koperasi tersebut dibentuk berdasarkan
        O                Kt.sit                   S                  P                                                    
prinsip-prinsip Koperasi. Kata koperasi berasal dari kata “CO” yang artinya 
         O                                   S                P                     O                                      
bersama dan “Operation” yang artinya bekerja. jadi, secara sederhana kata
                                                                                        S
koperasi memiliki makna kerja sama. Koperasi bertujuan untuk menjadikan
                   P                    O                   S                        P                           
kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum 
O
bergabung dengan Koperasi.